Seorang pejabat pemerintah mengungkapkan beberapa waktu lalu bahwa proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, yang diharapkan selesai pada tahun 2024, mungkin tertunda oleh pandemi virus corona karena pemerintah mengalihkan sebagian anggarannya ke pandemi untuk upaya bantuan.
Pernyataan tersebut menandai perubahan suasana hati di antara para pejabat tinggi negara yang masih bersikeras hingga tiga minggu lalu bahwa proyek akan terus berlanjut meskipun ada pandemi, yang melanda Indonesia. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai anggaran untuk proyek tersebut karena kementerian tersebut mengikuti perintah dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk berkonsentrasi pada upaya bantuan wabah Covid-19. “Fokus kami sekarang adalah menemukan langkah yang tepat untuk menangani pandemi Covid-19, seperti yang diinstruksikan oleh presiden,” kata Jodi.
Pemerintah telah merealokasi pengeluaran di pos-pos tidak kritis dan tidak mendesak ke program mitigasi Covid-19, kata Jodi. “Ada kemungkinan beberapa proyek pembangunan, termasuk proyek ibu kota baru, akan ditunda hingga situasi kembali normal,” kata Jodi dalam keterangannya, Senin. Meskipun sebagian besar investasi dalam pembangunan ibu kota baru diharapkan berasal dari investor swasta, pemerintah juga telah mengalokasikan sekitar $ 6,3 miliar dari anggaran negara untuk proyek tersebut selama lima tahun ke depan. Sebagian besar uang pemerintah seharusnya digunakan untuk membongkar dan membangun infrastruktur dasar di Penajam Paser Utara, yang dijadwalkan akhir tahun ini. Tapi sekarang presiden telah menginstruksikan kementerian untuk memberi tahu calon investor dalam megaproyek tersebut bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk itu dan akan menyelesaikannya sampai pandemi selesai. Dikatakan bahwa pemerintah juga telah mendekati investor untuk melihat apakah mereka bersedia memberikan bantuan untuk mitigasi Covid-19.
Baru-baru ini, investor di sektor hilir nikel di Indonesia menyumbangkan beberapa ton alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia. Jodi mengatakan kementerian dan lembaga negara telah bekerja sama secara erat untuk meminimalkan dampak ekonomi dari wabah Covid-19. Jokowi pekan lalu menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan menambah lebih dari Rp 405 triliun ($ 24,7 miliar) dalam pengeluaran dan hutang ke APBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memfokuskan upaya bantuannya pada tiga sektor: kesehatan, jaring pengaman sosial dan insentif untuk bisnis dan usaha kecil dan menengah.